Sejarah Dharma Wanita Persatuan Berawal Pada 5 Agustus 1974 Saat Organisasi Para Isteri Pegawai Republik Indonesia Pada Masa Pemrintahan Orde Baru Itu Dibentuk Dengan Nama Dharma Wanita. Organisasi Ini Didirikan Oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI Saat Itu, Amir Machmud, Atas Prakarsa Ibu Tien Soeharto Sebagai Ibu Negara, Pada Waktu Itu Dharma Wanita Beranggotakan Para Istri Pegawai Republik Indonesia, Anggota ABRI Yang Dikaryakan Dan Pegawai BUMN.

Nama Dharma Wanita Kemudian Berubah Menjadi Dharma Wanita Persatuan, Penambahan Kata “Persatuan” Disesuaikan Dengan Nama Kabinet Persatuan Nasional Dibawah Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Perubahan Organisasi Ini Tidak Terbatas Pada Penambahan Kata Persatuan Namun Juga Berubah Menjadi Organisasi Yang Mandiri Dan Demokrasi.

Pada Munas Luar Biasa (Munaslub) Dharma Wanita Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 6 – 7 Desember 1999, Seluruh Rancangan Anggaran Dasar Disahkan Dan Menetapkan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Terpilih, Ny. Dr. Nila F. Moeloek.

Sebagai Salah Satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Perempuan Terbesar Di Indonesia, Sudah Selayaknya Dharma Wanita Persatuan Memiliki Standing Position Dan Mengambil Peran Strategis Dalam Konstalasi Pembangunan Nasional, Sebagaimana Ormas Lainnya, Dharma Wanita Persatuan Memiliki Peluang Untuk Berkiprah Lebih Luas Dengan Mengoptimalisasikan Peran Sertanya Sebagaimana Yang Diatur Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyrakatan,

Pada Sisi Lain, Dengan Telah Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Maka Dharma Wanita Persatuan Harus Meyelaraskan Diri Dengan Tuntutan Perubahan Lingkungan Sekitarnya.  Pemerintah Telah Membuat Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Yang Dilengkapi Dengan Visi Misi Kebijakan Dan Program Presiden Terpilih Dan Ditetapkan Menjadi RPJMN, Sehingga Dharma Wanita Persatuan Selalu Berusaha Menyesuaikan Dan Menetapkan Rencana Strategis Organisasi Yang Sejalan Dangan Arahan Dan Agenda RPJMN Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah.

Hal Ini Dilakukan Dalam Rangka Meningkatkan Kapabilitas Dan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Untuk Pencapaian Pembangunan Nasional Sebagaiamana Di Tuangkan Dalam RPJMN Tersebut.

Pada Musyawarah Nasional (“Munas”) Ke IV Dharma Wanita Persatuan Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 12 – 13 Desember 2019 Telah Menghasilkan Beberapa Keputusan Penting Yaitu Antara Lain Perubahan Anggaran Dasar Dharma Wanita Dan Rencana Strategis Dharma Wanita Persatuan Untuk Tahun 2020 – 2024.

>